DASAR DASAR PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka?
Kapan mereka mau berhenti berjuang? 

Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:

1. hak
2. budaya
3. latarbelakang sejarah
4. realitas sekarang 

ad 1. Hak

Kemerdekaan adalah »hak« berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.

»All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development - Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka«

(International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1). Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be distinguished from the concept State - Bangsa digunakan dalam arti Rakyat (Roethof 1951:2) dan dapat dibedakan dari konsep Negara (Riop Report No.1). Riop menulis bahwa sebuah negara dapat mencakup beberapa bangsa, maksudnya kebangsaan atau rakyat (A state can include several nations, meaning Nationalities or Peoples).

Ada dua jenis the right to self-determination (hak penentuan nasib sendiri), yaitu external right to self-determination dan internal right to self-determination.

External right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri untuk mendirikan negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak penentuan nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara Indonesia. External right to self-determination, or rather self-determination of nationalities, is the right of every nation to build its own state or decide whether or not it will join another state, partly or wholly (Roethof 1951:46) - Hak external penentuan nasib sendiri, atau lebih baiknya penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, adalah hak dari setiap bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya (Riop Report No.1). Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara tetangga Papua New Guinea. Perkembangan di Irlandia Utara dan Irlandia menunjukkan gejala yang sama. Internal right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya. 

ad 2. Budaya

Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan lain-lain.

Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras lain. Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas. 

ad 3. Latarbelakang Sejarah

Kecuali Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai berikut:

Pertama: Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua: Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga: Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).

Keempat: Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref).

Kelima: Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Keenam: Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh: Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan: Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Kesembilan: Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat. 

ad 4. Realitas Sekarang

Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan) menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.

Pada tahun 1984 terjadi exodus besar-besaran ke negara tetangga Papua New Guinea dan empat pemuda Papua yaitu Jopie Roemajauw, Ottis Simopiaref, Loth Sarakan (alm.) dan John Rumbiak (alm.) memasuki kedutaan besar Belanda di Jakarta untuk meminta suaka politik. Permintaan suaka politik ke kedubes Belanda merupakan yang pertama di dalam sejarah Papua Barat. Gerakan yang dimotori Kelompok Musik-Tari Tradisional, Mambesak (bahasa Biak untuk Cendrawasih) di bawah pimpinan Arnold Ap (alm.) merupakan manifestasi politik anti penjajahan yang dikategorikan terbesar sejak tahun 1969. Kebanyakan anggota Mambesak mengungsi dan berdomisili di Papua New Guinea sedangkan sebagian kecil masih berada dan aktif di Papua Barat. 

Dr. Thomas Wainggai (alm.) memimpin aksi damai besar pada tanggal 14 Desember 1988 dengan memproklamirkan kemerdekaan negara Melanesia Barat (Papua Barat). Setahun kemudian pada tanggal yang sama diadakan lagi aksi damai di Numbai (nama pribumi untuk Jayapura) untuk memperingati 14 Desember. Dr. Thom Wainggai dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun, namun beliau kemudian meninggal secara misterius di penjara Cipinang. Papua Barat dilanda berbagai protes besar-besaran selama tahun 1996. Tembagapura bergelora bagaikan air mendidih selama tiga hari (11-13 Maret). Numbai terbakar tanggal 18 Maret menyusul tibanya mayat Thom Wainggai. Nabire dijungkir-balik selama 2 hari (2-3 Juli). Salah satu dari aksi damai terbesar terjadi awal Juli 1998 di Biak, Numbai, Sorong dan Wamena, kemudian di Manokwari. Salah satu pemimpin dari gerakan bulan Juli 1998 adalah Drs. Phillip Karma. Drs. P. Karma bersama beberapa temannya sedang ditahan di penjara Samofa, Biak sambil menjalani proses pengadilan. Gerakan Juli 1998 merupakan yang terbesar karena mencakup daerah luas yang serentak bergerak dan memiliki jumlah massa yang besar. Gerakan Juli 1998 terorganisir dengan baik dibanding gerakan-gerakan sebelumnya. Di samping itu, Gerakan Juli 1998 dapat menarik perhatian dunia melalui media massa sehingga beberapa kedutaan asing di Jakarta menyampaikan peringatan kepada ABRI agar menghentikan kebrutalan mereka di Papua Barat. Berkat Gerakan Juli 1998 Papua Barat telah menjadi issue yang populer di Indonesia dewasa ini. Di samping sukses yang telah dicapai terdapat duka yang paling dalam bahwa menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka ditembak mati. Realitas penuh dengan represi, darah, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan, namun perjuangan tetap akan dilanjutkan. Rakyat Papua Barat menyadari dan mengenali realitas mereka sendiri. Mereka telah mencicipi betapa pahitnya realitias itu. Mereka hidup di dalam dan dengan suatu dunia yang penuh dengan ketidakadilan, namun kata-kata Martin Luther King masih disenandungkan di mana-mana bahwa »We shall overcome someday!« (Kita akan menang suatu ketika!). 

Masa depan: Tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. (Untuk Roma Agreement, silahkan melihat lampiran pada Karkara oleh Ottis Simopiaref). Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini.

Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah. Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda. Jepang kemudian memohon maaf atas kebrutalannya menduduki beberapa daerah di Asia-Pasifik pada tahun 1940-an. Sentimen anti Jerman masih terasa di berbagai negara Eropa Barat. Ini membuat para pemimpin dan orang-orang Jerman menjadi kaku jika mengunjungi negara-negara yang pernah didukinya, apalagi ke Israel. Berbagai media di dunia pada 4 Desember 1998 memberitakan penyampaian maaf untuk pertama kali oleh Amerika Serikat (AS) melalui menteri luarnegerinya, Madeleine Albright. "Amerika Serikat menyesalkan »kesalahan-kesalahan yang amat sangat« yang dilakukannya di Amerika Latin selama perang dingin", kata Albright. AS ketika itu mendukung para diktator bersama kekuatan kanan yang berkuasa di Amerika Latin di mana terjadi pembantaian terhadap berjuta-juta orang kiri. Semoga Indonesia akan bersedia untuk merubah sejarah hitam yang ditulisnya dengan memohon maaf kepada rakyat Papua Barat di kemudian hari. Satu per satu para penjahat perang di bekas Yugoslavia telah diseret ke Tribunal Yugoslavia di kota Den Haag, Belanda. Agusto Pinochet, bekas diktator di Chili, sedang diperiksa di Inggris untuk diekstradisikan ke Spanyol. Dia akan diadili atas terbunuhnya beribu-ribu orang selama dia berkuasa di Chili. Suatu usaha sedang dilakukan untuk mendokumentasikan identitas dan kebrutalan para pemimpin ABRI di Papua Barat. Dokumentasi tersebut akan digunakan di kemudian hari untuk menyeret para pemimpin ABRI ke tribunal di Den Haag. Akhir tahun ini (1998) dunia membuka mata terhadap beberapa daerah bersengketa (dispute regions), yaitu Irlandia Utara, Palestina dan Polisario (Sahara Barat). Kedua pemimpin di Irlandia Utara yang masih dijajah Inggris menerima Hadiah Perdamaian Nobel (Desember 1998). Bill Clinton, presiden Amerikat, yang mengunjungi Palestina, tanggal 14 Desember 1998, mendengar pidato dari Yaser Arafat bahwa daerah-daerah yang diduki di Palestina harus ditinggalkan oleh Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang mengadakan tour di Afrika Utara mampir di Aljasaria untuk mencoba menengahi konflik antara Front Polisario dan Maroko. Front Polisario dengan dukungan Aljasaria masih berperang melawan Maroko yang menduduki Polisario (International Herald Tribune, Nov. 30, 1998). Mengapa ada konflik di Irlandia Utara, Palestina dan Polisario? Karena rakyat-rakyat di sana menuntut hak mereka dan memiliki budaya serta latar-belakang sejarah yang berbeda dari penjajah yang menduduki negeri mereka. Realitas sekarang menunjukkan bahwa rakyat-rakyat di sana masih tetap berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Realitas sekarang di Papua Barat membuktikan adanya perlawanan rakyat menentang penjajahan Indonesia. Ini merupakan manifestasi dari makna faktor-faktor budaya, latar-belakang sejarah yang berbeda dari Indonesia dan terlebih hak sebagai dasar hukum di mana rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka di luar Indonesia.

Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, "Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika«.

---

Tulisan di atas dipetik dari diktat berjudul Karkara karangan Ottis Simopiaref. Ottis Simopiaref lahir tahun 1953 di Biak, Papua Barat dan sedang berdomisi di Belanda sejak 14 Maret 1984 setelah bersama tiga temannya lari dan meminta suaka politik di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta tanggal 28 Februari 1984.  

Oleh: Ottis Simopiaref

»»  read more

PRODEMOKRASI SOLIDORITAS UNTUK PAPUA (SUP) YOGYAKARTA MENUNTUT...!!!

“Aksi bersama seribu lilin, simbol Tuntutan menyikapi Pelanggaran HAM Tanah papua di bawah selubung malam kegelapan yang tidak di perhitungkan  harus mengangkat untuk mengungkap sampai tuntas”

Pada malam Dini hari tertanggal Kamis 19 oktober 2011 di Bundaran UGM Yogyakarta Solidoritas Untuk Papua (SUP) bersama Pro Demokrasi sekitar ratusan lebih masa bergabung menyaksikan diri bersama “aksi Seribu lilin” begitu terang di kelilingnya di malam mencekam.  Menerangi semua prodemokrasi yang sedang bergabung berbaris di sekitar aksi dan duduk merenung sambil mendengarkan orasi utama pada Aksi Menyelubung menyembunyikan Pelanggaran HAM di Tanah Papua dulu hingga kini.  

Aksi seribu lilin di simbolkan sebagai  Di harapkan menyikapi pelanggaran HAM di tanah Papua yang selama ini di sembunyikan di bawah tangannya pelaku kepala negara Indonesia. Tanpa Reaksi keungkapan apapun di balik telah terjadinya Beribuan juta jiwa pengorbanan Manusia tanpa bersalah dan merampas hak hidup Rakyat papua Beribuan triliun kekayaan alam dengan imbas lainnya.   Telah di nyatakan “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di tanah papua Mati” pada hal Agenda Kenegaraan telah cetak menjadi sebuah momentum nama baik Negara dan bangsa Indonesia menjadi Negara Memusnah Bangsa Melanesia dan Negara Pengemis Merampas hak Harta kekayaan alam Negara lain. 

Aksi seribu lilin ini, masalah utama telah kami tuntut adalah “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Freport”  di harapkan dapat di pertanggung jawabkan dengan penuh ketulusan sesuai di lakukan oleh kaki tangan Presiden SBY dan BUDIYONO salah di perlakukan itu. 

Dalam orasi tersebut menuntut pelanggaran yang di lakukan oleh aparat Militer dengan tidak manusiawi hingga mengorbangkan; 2 orang tewas dan 6 orang lainnya yang sedang rawat di Rumah Sakit  timika papua yang masih banyak yang belum ketahui Kronologis. Dan tuntut berlanjut Pelanggaran HAM yang belum mengungkap telah terjadi tahunke tahun sebelumnya tanpa reaksi mengungkap pertanggung jawaban oleh negara Indonesia di bawah garis Buru Militer diatas tanah Papua. 

Adapun tergabung Prodemokrasi dalam Solidoritas Untuk Papua yaitu : AMP : Aliansi Mahasiswa Papua; GANJA : Gerakan Anti Penjajah; GPP : Gerakan Pemuda Progresif; IB : Indonesia Bangkit; FMN : Front Mahasiswa Nasional, dan;  Prodemokrasi lainnya

Dalam orasi dari setiap perwakilan Organisasi  baik dari Prodemokrasi maupun organisasi setiap ikatan dari kabupaten yang ada di kota studi Yogyakarta. Dan seluruh mahasiswa/i menyampaikan  aspirasi tuntutan kepada Presiden Indonesia Susilo bambang Yudoyono dan Wapres Budiyono harus bertanggung jawab atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia sampai tuntas. Dengan penyampaian ketegasan Solidoritas Papua ;  “Jika Pemimpin negara tidak bertanggung jawab atas penembakan-penembakan diatas tanah papua pada khususnya penembakan Area PT. Freport dapat di tegakkan dengan Hukum Internasional Cabut PT. Freport dan lanjutan Pengembalian hak kedaulatan Rakyat papua dengan damai”. Kejadian penembakan di Area PT. Freport di bulan terakhir ini di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia di Papua. Maka Rakyat Papua Bersama Komunitas Prodemokrasi Akan tetap Menuntut sampai Pelangaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia di buat oleh Militer sampai tuntas Sesuai keinginan aspirasi Rakyat papua. (Agusmote)*

PERNYATAAN SIKAP

SOLIDARITAS UNTUK PAPUA (SUP)
(IPR-Y, FMN, IB, AMP, GANNJA, GPP)

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua (Freeport)”
Salam Demokrasi !

Semakin tajamnya krisis yang tengah diderita oleh Imperialisme saat ini, semakin memperhebat penghisapannya terhadap rakyat diberbagai negeri. Kuatnya pengaruh Imperialisme terhadap negara-negara jajahan, setengah jajahan dan setengah feodal, melalui rezim boneka yang dibentuknya pula telah semakin memperkuat dominasinya di dalam negeri tersebut. Kenyataan ini semakin tampak dengan semakin meluasnya monopoli dan penguasaan atas sumber-sumber sumber daya alam lainnya

Penerapan politik upah murah yang dijalankan oleh rezim SBY-Boediono dapat kita lihat ketika ribuan buruh PT Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja untuk menuntut adanya perbaikan upah dan kesejahtraan buruh PT Freeport Indonesia. Aksi mogok kerja hampir 8000 buruh PT Freeport yang sudah berlangsung sejak tanggal 15 September hingga 15 Oktober. Gaji buruh PT Freeport Indonesia merupakan terendah jika di bandingkan dengan PT Freeport di Negara-negara lainnya. Pada tahun 2006, PT Freeport McMoran membayar pekerja di Amerika Utara sebesar $ 10,70 per jam, di South Amerika, dibayar $ 10,10 per jam, tetapi di Indonesia itu hanya $ 0,98 per jam. Pada tahun 2010, pembayaran upah telah mencapai rata-rata $ 66,43 per jam, sedangkan di Indonesia itu hanya $ 4,42 - $ 7,356 per jam.

Kondisi ini juga semakin parah ketika berkaitan dengan tingginya harga kebutuhan pokok yang harus ditanggung oleh buruh dan masyarakat papua yang ada disekitaran Freeport, karena keberadaan PT. Freeport sebagai salah satu perusahan tambang terbesar milik asing yang ada di Indonesia mempengaruhi standard dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang ada tanah Papua, terlebih dengan adanya diskriminasi upah Buruh asing-buruh lokal yang dipekerjakan oleh PT. Freeport , buruh asing dibayar (digaji) dengan Dolar yang standar gajinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buruh lokal setempat.

Namun, pagi hari Senin pada tanggal 10 Oktober 2011 lalu, buruh dan masyarakat sekitar PT. Freeport yang melakukan aksi mogok kerja dan melakukan protes kepada pihak management PT. Freeport yang melakukan Hiring of the employees (Mempekerjakan karyawan) baru dari luar daerah untuk menggantikan buruh yang sedang melakukan pemogokan. Sangat disayangkan, aspirasi Buruh tersebut kemudian ditanggapi dengan kekerasan dan disambut dengan peluru dan pentungan dari aparat kepolisian. Akibat tindakan brutal aparat kepolisian tersebut, menelan korban seorang buruh yang tertembak dibagian dada kirinya hingga meninggal dan melukai 2 orang buruh yang terkena peluru karet di bagian punggung serta 2 orang lainnya terluka dibagian kepala akibat pukulan, serta korban lainnya yang juga mengalami luka.

Sikap rejim yang reaksioner dan cenderung abai terhadap pelanggaran HAM tersebut ditunjukkan oleh Pemerintah atas aksi buruh Freeport dan Masyarakat papua yang sebenarnya sudah berjalan cukup lama bahkan sampai meninggalkan korban tersebut telah menambah catatan derita rakyat Indonesia. Kenyataan tersebut semakin menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sama sekali tidak berpihak pada rakyat apalagi niat baik untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan, atas peristiwa yang saat ini terjadi di Freeport dan Masyarakat Papua juga semakin memperterang dan memperbanyak fakta bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan rezim fascist (Fasis) yang selalu menggunakan kekerasan dalam menjalankan kebijakan dan untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Demikian hal nyata yang juga menunjukkan bahwa rezim ini (SBY-Boediono) adalah Rezim boneka anti Rakyat dan anti Demokrasi.

Namun, pemerintahan reaksioner pimpinan SBY-Boediono melakukan pembusukan atas kasus penembakkan dengan menyalahkan buruh PT. Freeport Indonesia yang telah membakar satu unit mobil. Padahal, peristiwa penembakkan terhadap buruh PT. Freeport Indonesia lebih dahulu terjadi sebelum peristiwa pembakaran mobil. Serta, SBY-Boediono melalui aparat kepolisian menuding tindakan yang dilakukan oleh ribuan buruh PT Freeport Indonesia sebagai bentuk separatisme yang dilakukan oleh rakyat Papua. Padahal pada kenyataannya, perjuangan buruh tersebut menginginkan adanya kesejahteraan bagi ribuan buruh PT Freeport yang selama ini selalu “dipinggirkan” serta mendesak PT Freeport untuk cabut dari Indonesia karena tidak memiliki sumbangsih bagi rakyat Indonesia.

Dari paparan tersebut diatas, maka Kami dari Solidaritas Untuk Papua Menyatakan Sikap “Mengecam Sikap Abai Pemerintah yang melakukan pembiaran atas kasus yang dialami oleh Buruh Freeport dan Masyarakat Papua, Mengutuk Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian yang mengakibatkan meninggalnya Buruh Freeport dan korban luka lainnya dan, menyatakan dukungan secara penuh atas perjuangan Buruh Freeport dan Masyarakat Papua.

Untuk itu kami dari Solidaritas Untuk Papua Menuntut (SUP).

1. Menghentikan kekerasan terhadap rakyat papua.

2. Usut tuntas pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

3. Hentikan diskriminasi dalam pengupahan PT freeport.

4. SBY – Boediono harus bertanggung jawab terhadap khasus penembakan di Papua.

5. Hentikan perampasan tanah di Papua untuk tambang.

Hidup Rakyat Indonesia!
Hidup Mahasiswa!
Jayalah Perjuangan Massa!

Harus Mengakhiri Jerita Bangsa Melanesia)*

»»  read more

DASAR DAN LANDASAN SEJARAH PAPUA BARAT

GENERASI SEKARANG TIDAK BOLEH TERTIPU OLEH SEJARAH TENTANG LAMBANG NEGARA PAPUA BARAT DAN BENDERA NASIONAL PAPUA BARAT.

 LAMBANG NEGARA YG ASLI SERTA BENDERA NEGARA YG ASLI SPERTI TERLIHAT PADA BEKAS KANTOR RESIDENT NEDERLAND NIEUW GUINEA DI MANOKWARI DALAM FOTO DI BAWAH INI.

PULAU INI DIKENAL SEBAGAI PULAU BURUNG SURGA (PARADISE BIRD) MAKA OTOMATIS LAMBANG NEGARA YG DITERIMA DALAM SIDANG PARLEMENT PAPUA BARAT (NEDERLAND NIEUW GUINEA RAAD) SEPERTI TERPAMPANG DALAM FOTO DI BAWAH INI.

 LAMBANG BURUNG MAMBRUK ITU DIPROKLAMASIKAN DI VICTORIA TANGGAL 1 JULI 1971. LAMBANG BURUNG MAMBRUK DIUSULKAN OLEH NICOLAS JOUWE DALAM KONGRES I TETAPI TIDAK DITERIMA OLEH ANGGOTA KOMISI NASIONAL PAPUA BARAT.

 BENDERA NEGARA PUN DIAMBIL OLEH MARKUS KAISIEPO DALAM SEJARAH KORERI DICIPLAK OLEH NICOLAS JOUWE UTK DIPASANG DALAM LAMBANG BURUNG MAMBRUK. AKIBATNYA NICOLAS JOUWE TIDAK HADIR DALAM ACARA PENAIKAN BENDERA 1 DESEMBER 1961 DI HOLLANDIA.

SEJARAH PERLU DILURUSKAN DAN HANYA ORANG PAPUA SENDIRI YG BISA MELURUSKAN SEJARAHNYA AGAR ANAK CUCUNYA BISA MENGENAL AKAN JATI DIRINYA.

»»  read more

REVOLUSI PERJUANGAN KEMERDEKAAN BANGSA MELANESIA PAPUA BARAT

Revolusi perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa melanesia di pulau Papua  bagian barat sangat panjang dan tidak akan berakhir dengan mengklaim Komflik imbas pertarungan politik antara Membela Perampasan dan membela Kebenaran Hak-hak milik tanah adat dan hak kekayaan Pemilik rakyat Pribumi Papua Barat.

 

       Era peradaban tantangan globalisasi perang ideologi dunia sangat terancam menghadapinya, di sela berjalan negara indonesia dan negara penjajahan lain mengkalaim dirinya tanah papua ini milik bangsa Melayu tanpa landasan jejak satu kaki pun sebelum Episode Empat Puluh Tahun (40 thn) yang lalu. Kini telah mencapai 40 tahun indonesia menjajah dan menggodai perjuangan kemerdekaan papua barat yang akan menjadi Tuan di negerinya sendiri. Negara indonesia belum tahu-menahunya keberadaan kedudukan bangsa-bangsa Rasisme di dunia khususnya di tanah papua barat sesuai jejak pencipta Allah sendiri. Maka indonesia mengetahui beberapa sains keberadaan tanah papua berikut  ini :

1.     Tanah Papua Letak batas Wilayah apa (canon;  melanesia);

2.    Tanah papua milik ras apa (canon;  ras kulit hitam Melanesia dengan cirinya) bedah jauh dengan ciri ras Melayu;

3.    Agama yang di anut Oleh Ras Melanesia Tanah Papua adalah Islam  atau Kristen (Canon; Kristen) terlebih dahulu islam mengklaim dirinya pendukung politik;

4.    Indonesia Melayu mengklaim dirinya di tanah papua menjadi milik salah atau benar (Canon; salah Penempatan) di mata dunia, cahaya matahari, bulan, bintang dan di mata Allah sendiri;

5.    Tanya Allah Pencipta sendiri siapa Pemilik pulau papua Sebenarnya; mungkinkah Melayu atau Melanesia (canon; Melanesia) dimata kebenaran;

6.    Dan lain-lain

        Berdasarkan kebenaran Negara Indonesia dan negara penjajahan lain menggelapkan menunda Negara Papua Barat  dengan mengisi Perampasan Kekayaan Alam di tanah papua; menjembatani politik “PEPERA’69 dan PTFI” menamai Indonesia selama Epat Puluh Tahun (40 thn) pengorbanan rakyat papua lebih dasyat baik berupa manusia dan Alam Harta kekayaan milik Bangsa Melanesia Papua Barat .

       Namun Perjuangan Bangsa Melanesia Papua barat sangat panjang dan tidak akan berakhir  menuju Revolusi kebebasan kemerdekaan Merebut Negara diatas tanahnya sendiri.  Tanah telah tercipta, budaya bangsa telah tercipta, segala isinya diatas tanah Papua Bagian barat telah tercipta dan tersedia oleh Allah sendiri sesuai Penciptanya untuk harapan kehidupan bangsa. Menciptakan Manusia Pribumi Papua telah memberi kedudukan yang sangat mulia diatas tanah menjaga alam harta harapan dengan penuh kesungguhan. Maka perjuangan kemerdekaan bangsa tidak akan punah dari diatas bumi Papua dengan penuh perlindungan oleh Allah telah memberi kekuatan Cahanya Bintang kejora, Alam diatas Tanah Papua barat. Tidak memadamkan cahaya emansipasi perjuangan kemerdekaan bangsa diatas tanahnya sendiri dengan berbagai simbol telah terkenal dan terkesan di sudut dunia.

      Perjuangan kebebasan bangsa Melanesia di tanah papua bagian barat oleh rakyat pribumi adalah membela hak kebenaran tiada berakhir sampai Menang. Bukan menghancurkan negara penjajahan telah memberikan memberi nama jebakan dari negara mengklaim diri diatas adanya jejak simbol bangsa yaitu, teroris, separatis di balik kebenaran yang begitu jelas di cahaya matahari, cahaya bulan, dan cahaya bintang dengan cahaya mata manusia di dunia.

     Revolusi kemerdekan papua barat Alam telah terekam dan alam sendiri membangkitkan semangat  perjuangan kemerdekaan bangsa bukan manusia, telah mengetahuinya angin dan badai pun juga bersuara atas penindasan dan perampasan hak-hak bangsa melanesia sedang di alaminya, di permainkan dan di perbudak oleh negara penjajahan Indonesia diatas tanah papua barat . Dan kemerdekaan papua barat telah darah daging sebagai bahan acuan pembelajaran sejarah bangsa dan negara di dunia di rana pendidikan kelas atas.

      Berdasarkannya Sejarah perjuangan bangsa Melanesia telah darah daging tidak akan punah “satu mati Tumbuh seribu” sampai bangsa papua barat terpisah dari rana negara indonesia mengklaim benar di mata dunia, menjadi negara akan tercapai. Walaupun negara indonesia memberi jaminan politik “Otonomi” dan “Pemekaran” adalah bukan suksesi Ranah Negara indonesia tetapi hal itu sebagai menjamin bangsa Papua barat untuk mengsuksesi karier kehidupan mereka.

     Isu promosi besar besaran di tahun 2011 berjalan mendropkan angkatan bersenjata indonesia (polisi, brimob, intel, tentara, premania) dan lain-lain di kondisikan dengan perlengkapannya sistem perang akan mulai di tanah papua, pada hal belum perang apa-apa, mau perang dengan siapa sangat membingungkan. Angkatan bersenjata salah gunakan tugas dan fungsinya di tanah papua membabat tembak sembarangan Rakyat yang tanpa bersalah. Berarti di balik itu ada apa, yang jelas sudah di ketahui adalah negara pengemis dan perampas harta kekayaan orang lain.

     Sebagai mengklaimnya negara indonesia sudah menyalah gunakan hak hidup orang lain berdasarkan dua titik poin yaitu PEPERA dan PT. FREPORT. Adalah bagian dari pemenuhan alasan untuk menyembunyikan kebenaran hak hidup bangsa melanesia di tanah papua leluhurnya. Maka Negara Indonesia adalah Negara Tanpa moralitas Melanggar Hukum UUD ada pada negara itu sendiri terhadap negara atau bangsa lain.  

       Di mata orang pribumi papua barat, Negara indonesia bukan bagian dari identitas jati diri bangsa dan negara. Tetapi negara indonesia adalah negara yang bersifat topeng bisa di lepas dari kehidupannya. Dan negara indonesia adalah salah satu identitas penyakit virus yang menyebar di tanah papua barat sama dengan virus HIV/AIDS tidak bisa mengobatinya. Maka itu obat penyembuhan virus penyakit itu di tengah rakyat papua setelah ganti identitas negara papua barat di puncaknya.

      Sebagaimana perjuangan atas kebenaran pasti ada tantangan lebih berat yang alaminya, pada akhirnya sukses dengan aman dan damai menuju keabadian di balik tata kehidupan yang sudah ada. Oleh karena itu negara indonesia adalah Guru bagi bangsa papua dalam rana pertempuran perjuangan di sela manapun untuk menggolkan politik kemerdekaan menjadi negara papua barat, melatih taktik yang lebih dalam dengan begitu fisik tidak mengenangkan bagi tokoh pejuang dimanapun berada.

       Dengan demikian Perjuangan Papua barat tidak akan berakhir sampai mengakhiri Jejak indonesia mengembalikan “kedaulatan negara papua barat” secara Pengakuan atas penyembunyian hak hidup kebenaran diatas tanah papua barat menjadi “Tuan di Negerinya Sendiri”.

Catatan : Perjuang belum berakhir membongkar Prampasan;  Kenyataannya Pertandingan Politik Negara Indonesia dan Negara Papua barat; berarti Negara Indonesia Tamu Utama Di Rana Negara Papua Barat, Penyelesaian Batas Antar Negara)*

A’mote)*

SALAM REVOLUSI)*

»»  read more

Black Brothers, Mencari Kebebasan dari Negara ke Negara

Dong bilang, Black Brothers pernah kasi geger Indonesia (Soeharto, di Era Orde Baru) sekitar tahun 70-an. Black Brothers, Grup music tersohor dari tanah Papua (http://www.arsip.net/id/link.php?lh=BQMGAwUAC11V). Trus, dong lari ke Papua New Guinea. Pada tahun 80-an dong minta suaka politik ke Belanda. Mulai saat itu dong bermukim di Belanda. Antara tahun 1983-1984 dong ke Vanuatu ikut mendukung dan bicara masalah tong pu tanah. Lalu, pindah ke Canberra, Australia dan sebagian meninggal di sana.

De ceritanya begini. Dulu pada tahun 1974, Andy Ayamiseba buat proses audisi untuk menyeleksi band di Papua. Trus, de pilih tiga bend. Band pertama, Benny Bettaay, Steve Mambor dan Musa Fakdawer dari band PDK di Jayapura. Kedua, Jochie Pattipeiluhu dari Pattilapa Bersaudara di Jayapura. Ketiga, Henky MS dari Martini Band di Biak. Dong yang terpilih ini lalu disatukan dalam band Iriantos Primitive.

Setahun kemudian, band yang sebetulnya merupakan percampuran antara orang Papua, Sangir Talaud dan Ambon ini resmi menggunakan panji Black Brothers. Black Brothers dibentuk di Nabire pada tahun 1975. Dong bilang, dong pu album perdana dirilis 1976 oleh PT Irama Tara milik almarhum Nyoo Ben Seng.

Black Brothers de pu personil terdiri atas almarhum Henky Miratoneng Sumanti (gitar/vokal), Benny Betay (bass), Agustinus Romaropen (gitar), Jochie Pathipeilihiu (keyboard), Amry Kahar (trumpete), Stevie Mambor (drums), Sandhy Betay (vokal), Marthy Messet (lead vocal), dan David Rumagesan (saxophone).

Pakar musuk dong bilang, Black Brothers band bermuka dua. Klo di pentas dong pu pertunjukan memainkan funk-rock yang bernuansa Afro American. Trus, klo di rekaman, dong lebih berciri pop walaupun juga melejitkan hits berbahasa Papua dengan aksentuasi funk+rock yaitu "Huambello" ,"Samandoye" hingga "Dewi Kribo". Sepintas dong mirip Osibisa, band Afrika yang menmbaurkan musik rock dan musik Afrika. Yang hebat tu dong lagu "Persipura", yang menyemangati tim sepakbola Papua terutama Timo Kapisa dan de pu kawan-kawan.

Black Brothers pernah bersepanggung dengan trio SAS dari Surabaya. Dong bikin pada 28 Desember 1976 di Istora Senayan Jakarta sana. Trus, pada 30 Januari 1977 dong bersepanggung dengan band-band Bandung, seperti Freedom of Rhapsodia hingga Bani Adam-nya Farid Hardja di Gedung Saparua Bandung.

Black Brothers de pembuka jalan bagi sederet band di tong pu tanah Papua. Khusus yang pake nama Black. Ada Black Papas, Black Sweet, Black Power ,Black Family, Coconut Band hingga Air Mood.

Di saat dong tambah hebat, dikabarkan dong lari ke Papua New Guinea. Dong bilang, tentara dong kejar-kejar ka. Saat itu orde baru lagi jadi, hehee… Tong tau itu sudah. Dong pu judul-judul lagu juga bahaya jadi. Ada yang “Derita Tiada Akhir”. Trus, ada juga “Lonceng Kematian”.

Dong tinggal sembunyi-sembunyi sampe, pas tahun 80-an dong minta suaka politik ke Belanda. Belanda dong kabulkan dong suaka dan mulai saat itu dong tinggal di Belanda. Dong jadi warga Negara Belanda. Setelah sekian tahun di Belanda, pas pada tahun 1983-1984 dong ke Vanuatu untuk ikut mendukung dan bicara soal tong tanah ne. Trus, dong pindah ke Canberra, Australia.

Dong bilang, Agustinus Rowaropen dan Henky MS meninggal dunia di Canberra Australia pada 16 Mei 2005 lalu. Trus, penyanyi dan pimpinan Black Brothers, Hengky Miratoneng Sumanti meninggal di Belanda pada tanggal 19 April 2006. Hengky dimakamkan di Manado setelah tiba di bandara Sam Ratulangi Manado pada hari Sabtu 29 April 2006. Dong pu kabar singkat begitu.

Oya, dong bilang, Black Brothers adalah salah satu Group inspirator yang hidup dan menunjukan jati diri Bangsa Papua. Tapi, saat ini mejadi angan-angan bagi setiap musisi di Papua. Tong musisi banyak terjebak dengan Programer Keyboard. Padahal musik adalah napas dalam jiwa yang terekam melalui panca indra yang kemudian dilatunkan dalam sebuah syair dan instrument (makna filosofis). Black Brothers hebat menerjemahkan jiwa dan napas bangsa Papua yang di masa tahun 1970-an. Banyak makna dari dong pu lagu-lagu, yaitu bicara tentang kebebasan, keadilan, dan kemanusian.

Bagian ini ko bisa baca (http://rastamaniapapua.blogspot.com/2011/06/inspirasi-perjuangan-black-brothers.html)

Trus, sa suka dong pu lagu berjudul Hari Kiamat. Ko baca de pu liriknya (http://www.iloveblue.com/lirik/detail/5411.htm).

HARI KIAMAT

//Di tepi jalan si miskin menjerit
Hidup meminta dan menerima
Si kaya tertawa berpesta pora
Hidup menumpang di kecurangan

Sadarlah kau... cara hidupmu
Yang hanya menelan korban yang lain
Bintang jatuh hari kiamat
Pengadilan yang penghabisan

Itulah hidup semakin biasa
seakan tak pedulikan lagi
Tiada kasih bagi yang lemah
Disiram banjiran air mata

Sadarlah kau cara hidupmu
Yang hanya menelan korban yang lain
Bintang jatuh hari kiamat
Pengadilan yang penghabisan//

Kalau mau tau lebih lanjut silahkan kunjungi: (http://hurek.blogspot.com/2007/06/black-brothers-band-legendaris.html, http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Brothers, http://www.angelfire.com/ab4/blackbrothers/informasi/informasi.html,http://gardapapua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110:inspirasi-perjuangan-black-brothers-&catid=37:wene).

»»  read more

Kutipan Wawancara dengan Jubir Int Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Bagi kami, masalah di Papua adalah permasalahan tentang kejahatan negara dan korporasi, kekerasan militer, perusakan alam, genosida dan pemusnahan kultur setempat. Isu Papua juga menjadi isu nasional di Indonesia yang tidak kunjung selesai. Banyak masyarakat asli (indigenous people) dibunuh dan disiksa, untuk memapankan pengerukan kekayaan alam tanah Papua oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia bersama sekutu terdekatnya : pemerintah.

Alasan konstitusi, logika persatuan nasional serta pandangan sempit nasionalisme ke-Indonesia-an digunakan untuk membenarkan penindasan dan kejahatan atas masyarakat dan tanah Papua.

Tetapi di tengah iklim represif yang tak kunjung mereda, rakyat Papua tetap berjuang dengan gagah berani. Untuk mengetahui situasi dan pandangan dari gerakan perjuangan di Papua, Kontinum mewawancarai Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), salah satu organisasi rakyat yang terus aktif berjuang di tanah Papua.

WAWANCARA KONTINUM DENGAN VICTOR YEIMO 

Mengingat pemberitaan media yang sangat minim dan selektif tentang perjuangan rakyat dan situasi di Papua, dapatkah anda menjelaskan kepada pembaca semua, bagaimana situasi terkini di Papua?

Di Papua masih terjadi pelanggaran HAM oleh TNI/Polri terhadap masyarakat sipil. Investasi global semakin membengkak setelah ACFTA (ASEAN – China Free Trade Agreement), dimana SBY sudah menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI agar mengamankan Papua demi investasi (baca Jurnal Nasional, 16 Mei 2011, hal 10). Kebanyak investor global berasal dari China, Badan Penanaman Modal Propinsi Papua mengatakan dalam 6 bulan terakhir, sudah ada peningkatan 28% investasi di Papua.

Juga terjadi malpraktek penyelenggaraan pemerintahan di Papua oleh elit birokrasi Indonesia. KKN ditambah pemerintah pusat yang inkonsisten terhadap peraturan dan kebijakannya.

Di sisi lain, ada kebangkitan buruh PT. Freeport yang melakukan pemogokan (bisa ikuti beritanya di tabloidjubi.com).

Juga semakin marak bisnis liar (illegal) TNI/Polri seperti illegal logging, pendulangan emas, pemasokan pekerja seks dari luar Papua, bisnis kayu gaharu, dll. Sementara represi militer dalam membungkam gerakan demokrasi makin mengental dengan label separatis, teroris, pengacau, dll.

Seperti apa reaksi dan posisi masyarakat Papua menghadapi situasi tersebut?

Rakyat tidak berdaya akibat kekuatan militer di Papua, sementara dengan uang triliun pemerintah menggiuri rakyat demi penanaman modal asing (investasi) di tanah-tanah adat Papua, akhirnya banyak yang tidak ingin terorganisir dalam gerakan perlawanan.

Rakyat masih terus mempermasalahkan sejarah integrasi Papua dalam NKRI yang penuh dengan rekayasa AS, Indonesia, Belanda. Karenanya rakyat terus merapatkan barisan perlawanan.

Selain persoalan sejarah/historis dan kultural, apa yang membuat masyarakat Papua menolak campur tangan Jakarta dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan nasib sendiri?

Karena Jakarta memakai pola pendekatan militeristik, eksploitatif, pembodohan dan pemarginalisasian. Dari dulu sampai sekarang Jakarta menganggap orang Papua sebagai manusia kelas dua, manusia yang mendekati binatang. Lantas dengan demikian mereka melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Tidak konsisten pada aturan dan segala kebijakan. Kebijakannya juga ‘bias pendatang’. Makanya rakyat lebih berfikir mengatur diri sendiri. Banyak orang Papua berfikir melalui segala pengalamannya bahwa Indonesia di Papua Barat hanya untuk memusnahkan orang Papua dan menguasai wilayah ini.

Bagaimana sikap dan reaksi pemerintah, borjuasi dan politisi Indonesia terhadap perjuangan masyarakat Papua?

Mereka terus mencurigai setiap aktivitas sipil yang legal demokrasi. Indonesia menggunakan kekuatan militer dan hukum (KUHAP) untuk membunuh gerakan damai rakyat Papua Barat. Mereka juga memakai pola devide et impera (politik pecah belah) untuk menghancurkan persatuan dan solidaritas perlawanan rakyat Papua. Banyak uang dikucurkan oleh Jakarta kepada institusi TNI/POLRI, intelijen untuk mengamankan Papua. Banyak orang Papua direkrut dengan iming-iming uang dalam Barisan Merah Putih (organisasi sipil militan merah putih). Banyak kasus pelanggaran yang dilakukan anggota TNI/POLRI tidak dipengadilankan, bahkan para pelaku justru dihadiai jabatan dan pangkat.

Bagaimana keterlibatan masyarakat Papua dalam perjuangan pembebasan Papua? Bagaimana pola-pola perjuangan yang dikembangkan?

Orang Papua pakai pola gerakan damai dan bermartabat melalui demonstrasi, doa, seminar, tulis buku, publikasi penindasan lewat internet. Ada juga sebagian kelompok militan tradisional di Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka TPN OPM yang menyatakan diri sebagai militer Papua Barat. Mereka masih menggunakan pola gerilya untuk mengusir TNI dari tempat mereka berada.

Bagaimana sikap masyarakat Papua menanggapi label-label separatis terhadap setiap gerakan yang berkembang di Papua?

Kami menyadari bahwa kami bukan separatis, karena sebaliknya rakyat menganggap Indonesia sebagai separatis di Papua karena ia datang membawa negara Indonesia pada tahun 1962 di atas negara Papua yang sudah merdeka tahun 1961.

Rakyat menganggap itu label yang diberikan oleh penguasa yang anti demokrasi dan HAM sebab UUD 1945 mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Rakyat menganggap label itu diberikan oleh militer untuk kepentingan perluasan teritori militernya untuk mendapatkan proyek pengamanan. Rakyat terus menyatakan lewat orasi, buku, seminar dll bahwa kami bukan separatis, karena tanah ini milik orang Papua, bukan milik Indonesia, AS, Inggris atau negara manapun.

Bagaimana anda melihat respon dan tanggapan masyarakat Indonesia secara umum tentang masalah Papua?

Banyak rakyat Indonesia yang tidak memahami persoalan Papua. Mungkin karena termakan opini penguasa lewat propagandanya melalui TV, surat kabar dll bahwa orang Papua miskin, dll. Padahal kami kaya, tapi Indonesia memarginalkan hak-hak orang Papua. Rakyat Indonesia dengan nasionalisme yang sempit melihat gerakan-gerakan di Papua sebagai anti-penguasa. Padahal mereka juga memperoleh perlakuan yang sama di bawah penguasa yang eksploitatif, tamak, bedil, korup, dan chauvinistik.

Mayoritas rakyat Indonesai juga tidak banyak yang tahu bagaimana penguasa Indonesia menginvasi Papua, menguasai Papua dan mencaplok wilayah Papua yang sudah merdeka pada tahun 1961, melalui perjanjian-perjanjian tentang penentuan status politik Papua dengan penuh rekayasa antara pemerintah AS, Indonesia dan Belanda yang tidak melibatkan orang Papua. Kebanyakan rakyat Indonesia masih buta dengan persoalan Papua, masa bodoh dengan penderitaan orang Papua, dan masih memihak kepada penguasa yang lalim ini.

Bisakah anda menceritakan tentang organisasi anda KNPB?

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah media rakyat Papua Barat. KNPB berdiri di wilayah-wilayah di seluruh tanah Papua, juga di Konsulat Indonesia di Jakarta dan Manado. KNPB didirikan pada tahun 2008 dengan Buchtar Tabuni sebagai Ketua dan Victor Yeimo sebagai Sekretaris Jenderal. Pada akhir tahun 2006 Buchtar ditangkap dan dipenjara 3 tahun dan Victor menjalankan kerja harian. Pada tahun 2009 bulan Agustus Victor ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun. Kini roda organisasi dijalankan oleh Mako Tabuni sebagai Ketua I KNPB, Buchtar tetap sebagai Ketua Umum, dan Victor Yeimo sebagai Juru Bicara Internasional.

KNPB selalu mendorong rakyat Papua untuk melihat bahwa diri mereka berbeda secara historis, kultur dan geografis dengan Indonesia. Bisakah anda jelaskan bagaimana posisi kawan-kawan KNPB dalam hal ini?

Kami menempatkan posisi perjuangan dengan rakyat Papua. Apa yang rakyat mau itulah yang kami perjuangkan. Secara historis, kultur dan geografis memang begitu adanya. Kami memandang bahwa Indonesia di Papua Barat hanya mengisahkan penindasan yang berkepanjangan. Wilayah ini masih menjadi wilayah protektoral. Apa yang diinginkan oleh rakyat itulah yang dimediasi oleh KNPB untuk diperjuangkan melalui cara-cara yang bermartabat.

Apa visi KNPB tentang “hak menentukan nasib sendiri” terkait perjuangan Papua?

Orang Papua masih menganggap Pepera 1969 belum final. Rakyat terus menuntut hak penentuan nasib sendiri. Banyak orang Papua yang terus mati karena menuntut hak-hak itu. Maka KNPB memperjuangkan mekanisme referendum sebagai solusi final dalam konflik Papua. Hal ini agar rakyat dapat menentukan apakah mereka ingin tetap dengan Indonesia atau merdeka. KNPB sebagai media tetap menuntut pihak internasional dan juga kemauan Jakarta agar rakyat diberikan hak demokrasinya untuk memilih masa depannya. Tentu kami terus menggalang solidaritas internasional, dalam hal ini pengacara-pengacara internasional agar status Papua dikaji dan diselesaian melalui mekanisme hukum internasional.

Papua seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua sendiri?

Papua yang bebas dari segala bentuk penindasan: neokolonialisme Indonesia, neoliberalisme/ kapitalisme global, dan militerisme.

Bagaimana reaksi Freeport dan korporasi-korporasi lain yang bercokol di tanah Papua terhadap perjuangan rakyat disana?

 

Freeport bekerja sama dengan Penguasa Indonesia. Mereka sama-sama memainkan kepentingan ekonomi politik mereka. Makanya, mereka memberi label separatis dan teroris kepada rakyat yang menolak keberadan perusahaan itu. Freeport mengambil posisi oposisi dengan gerakan rakyat Papua, karena menurutnya itu akan menganggu modalnya dan aset vitalnya.

Bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah dan borjuasi Indonesia?

Freeport terus menipu Indonesia dan orang Papua, tetapi Freeport mau agar Indonesia menjadi anjing penjaga modalnya. Freeport terus membayar militer dan para borjuis Indonesia untuk dapat diberikan jaminan keamanan dan hukum. Rakyat Papua tidak memperoleh manfaat yang berarti.

Apa kebutuhan mendesak kawan-kawan sekarang ini dalam perjuangan pembebasan Papua?

- Kami sangat butuh solidaritas rakyat tertindas dimanapun, termasuk rakyat Indonesaia untuk bekerja sama mengusir segala bentuk penindasan yang ada di Papua.
- Kami sangat membutuhkan solidaritas kawan-kawan pers nasional untuk berpihak dalam pemberitaannya kepada rakyat Papua.
- Kami sangat butuh konsolidasi di tingkat nasional Indonesia untuk mewujudkan solusi final bagi rakyat Papua.
- Kami butuh alat-alat produksi yang bisa dipakai untuk memproteksi kepungan penindasan di atas bumi cenderawasih 

Seperti apa bentuk solidaritas yang dibutuhkan masyarakat Papua? Dan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di luar Papua untuk membantu perjuangan rakyat Papua?

- Kami ingin isu Papua menjadi diskusi reguler kawan-kawan di luar.
- Kami ingin ada konsolidasi nasional untuk membahas dan menetapkan stratak perlawanan bersama
- Kami juga butuh advokasi, dan infomasi ekopol dan pembacaan-pembacaan yang membantu kami untuk bergerak di lapangan. 

Terima kasih, salam hormat untuk semua pejuang-pejuang Papua

»»  read more

MAHASISWA PAPUA KUNJUNGI KEBUN RAYA BOGOR

Dibalik ratapan anak negeri hilangnya keanekaragaman hidup diatas tanahnya sendiri Papua Barat

Mahasiswa papua mengunjungi Kebun Raya Bogor 

Kebun Raya Bogor adalah salah satu kebun yang tanam berbagai tumbuhan dengan begitu heterogen dari negara mana saja dapat di kumpulkan selingkungan seluas tanah beberapa hektar di karyakan oleh di bawah lembaga LIPI yang terpercaya di negara indonesia. Dapat di ukirkan ilustrasi sebagai salah satu tempat pusat  ilmu dan pariwisata buatan oleh manusia dapat di hiasi dengan berbagai perkumpulan tumbuhan dari belahan negaraan dunia. Sekalian di pusatkan juga sebagai tempat Ilmu untuk KKL, magang, dan pelatihan melengkapi bahan teori dari sekolah; kampus Tugas akhir sertai lapangan kerja dari kantor-kantor bagian terkait di negara indonesia, besertai kunjungan pariwisata pihak negara luar dari manapun.

 “……….Dimanakah makluk hidup Tumbuh-tumbuhan maupun Hewan-hewan dan harta lain asal Papua yang tersembunyi di belahan negara dunia; kami tetap tuntut mengunjungi untuk harap di kembalikan……”

Kunjungan Beberapa mahasiswa papua Kebun Raya Bogor pada hari jumat tanggal 13 – 05 – 2011; sesuai dengan ketentuannya maka tujuan untuk melihat dan mengenal keadaan alam setempat begitu terkenal melalui majalah, buku, potret, Televisi dll yang terkesan. Kunjungan tersebut mahasiswa papua mereka dapat kartu dengan tertulis “Tamu Visitor” sebagai tanda tamu utama tanpa bayar uang masuk.  Mahasiswa papua merasa terhormat dari pihak penjaga pintu masuk kedalam kebun raya bogor. Karena adanya  titip Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) di salah satu Universitas terdekat, sebagai mahasiswa yang mengespresikan keadaan alam atau yang lain di tempat itu. Hal tersebut beberapa mahasiswa papua merasa ada sesuatu yang jemput untuk mengunjunginya dengan begitu gratis tersebut. Karena melihat pantau kedalam pun memang sangat mengesankan dari beberapa tumbuhan dan burung keramat  asal papua mereka di sisipkan. 

Pada awal masuk menuju kedalam kebun raya dengan semangat membawa foto digital berkamera di rangkai dengan gayanya pakaian rastaisme; terukir adat istiadat dan pakaiaan beda lainnya, topi rasta, kaca-mata lover untuk menggayakan pada saat foto-foto di mana tempat kesukaan mereka.  Dimana mereka melihat alam yang begitu indah pada tumbuh-tumbuhan pepohonan serta rerumput serta hewanan kecil sampai besar yang asal papua ; foto-foto bersama sambil mencium tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan asal papua tersebut. 

Selama perjalanan keliling lingkungan kebun raya tersebut sambil baca tertulis asal  dari negara dan daerah pepohanan, rerumputan, dan hewanan tempat pada makluk itu dengan rapi tersusun nama serta kelasnya. Sambil foto bersama makluk tersebut gaya masing-masing awal masuk sampai akhir keluar dari kebun raya dengan begitu sehat dan baik.   

Pada saat itu mahasiswa asal papua terkesan dengan adanya beribu tumbuhan dan hewanan yang terkurunkan di kebun raya tersebut. Di dekat pinggiran istana kepresidenan bogor jawa barat, begitu pemetaan peta lingkungan kebun raya juga sangat rapih teratur dan indah itu.  Disini kami terkesan dengan salah satu tumbuhan yang kami kenal dan selalu dapat hidup di lingkungan kita yaitu salah satu pohon yang selalu tanam di batas tanah sehektar antar tetangga dalam bahasa daerah bernama “ude” berwarna hijau dan juga berwarna merah (yukune). Maka terkesan dalam riwayat kehidupan sesuai pengalaman pernah telusuri hal makna pada tumbuhan itu. 

Maka penulis terkesan menyampaikan kepada tumbuh-tumbuh asal daerah tanah papua dengan batiniah begitu terdalam :

 “engkau adalah makluk tumbuhan tak bergerak ciptakan Tuhan Allah diatas tanahnya sendiri yaitu tanah papua tetapi dengan merampasnya tumbuhan bermakna ini di bawah oleh orang tak di kenal sampai engkau ada di tanah orang pulau jawa, tanpa seijian siapapun secara curian”. 

Dengan selanjutnya menyampaikan dengan rasa resah resuh kerinduan terhadap tumbuhan dan hewana asal papua tersebut : 

“saya adalah bagianmu yang tak terlupakan engkau berada di tanah orang, kapankah engkau kembali di tanahnya sendiri yaitu di tanah papua; hai’ makluk tak bergerak dan bersuara kita kembali ke tanah leluhur kita disana”.

Dengan demikian kisah kronologis kunjungan tidak begitu  uraikan secara detail karena alasan-alasan tertentu yang di harapkan kaji kedalam terhadap makluk tumbuhan dan hewan asal papua tersebut. Maka kunjungan kami tidak ada yang sial pasti ada keuntungan bagi bangsa dan rakyat papua barat, begitu pun juga teman di tempat kunjungan lainnya semoga di harapkan suatu kunjungan di kaji kedalam sepeti apa atas penyembunyian jawaban sebenarnya)*  

By Agus Mote

»»  read more